Download skripsi akuntansi keuangan daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil SKPDN Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, h.

Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD Adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, i. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun dokumen yang digunakan dalam akuntansi selain kas terdiri atas: a.

Berita acara penilaian i. Bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum j. Buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Penjurnalan didasarkan pada dokumen transaksi dan direkam dengan menggunakan ayat jurnal pada buku jurnal. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peranan perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat kebuku besar suatu perkiraan.

Dengan bantuan jurnal, maka pencatatan 30 ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, karena jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan pada buku jurnal baik secara harian maupun bulanan sesuai dengan terjadinya transaksi.

Bukti Kode Perkiraan Rekening yang di Kredit Ref Jumlah Akumulasi 31 3 Posting ke Buku Besar Pemindah-bukuan posting berarti pemidahan jumlah uang dari jurnal ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar.

Ini merupakan tahapan selanjutnya dari proses akuntansi setelah pencatatan transaksi dalam jurnal. Posting ke buku besar dapat dilakukan baik secara harian maupun bulanan.

Pemindah-bukuan posting dari jurnal khusus ke buku besar sama halnya seperti posting dari jurnal umum, namun jumlah nominal yang dipindahkan adalah jumlah pada akhir periode dan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam jurnal khusus dipindahkan ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Buku basar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.

Neraca percobaan secara sederhana mendata setiap perkiraan di dalam buku besar bersamaan dengan saldo debet atau kredit terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan catatan dalam pengertian bahwa jumlah saldo debet sama dengan saldo kredit.

Namun keseimbangan ini bukan berarti catatan akuntansi benar-banar akurat. SKPD Kode Rekening Uraian Jumlah Debet Kredit Total 5 Jurnal Penyesuaian Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari perkiraan-perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan, 33 serta untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode berikutnya. Penyesuaian dilakukan terhadap perkiraan-perkiraan tertentu karena akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusuna Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk penyusunan Neraca.

Penyesuaian ini meliputi penyesuaian koreksi kesalahan pencatatan, pencatatan untuk transaksi yang belum dicatat, transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti piutang dan persediaan, penyesuaian akumulasi penyusutan diakhir periode akuntansi.

Setelah semua penyesuaian dimasukkan maka akan dihasilkan jumlahjumlah saldo setelah penyesuaian. Saldo dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang dari buku besar dari setiap perkiraan setelah disesuaikan.

Apabila dalam penyesuaian muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan menggunakan bantuan kertas kerja worksheet. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 24 tahun Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Tujuan laporan keuangan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pelaporan 38 keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan menyediakan informasi tentang: a.

Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku c.

Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai d. Bagaimana entitas tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya e. Posisi keungan dan kondisi entitas tersebut berkaitan dengan sumbersumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pada periode pelaporan.

Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat a selisih antara anggaran dengan realisasinya; b rasio-rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD, dan sebagainya.

Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

Neraca ini menyajikan informasi mengenai posisis keuangan SKPD pada tanggal tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun , unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari: a. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar.

Yang masuk dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dan investasi non permanen misalnya investasi dalam Surat Utang Negara SUN dan penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam pemerintahan kewajiban dapat muncul karena 43 penggunaan pembiayaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran.

Pembiayaan pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah negara lain, atau dari lembaga internasional.

Kewajiban juga bisa muncul karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, misalnya dalam bentuk gaji, tunjangan atau dengan pemberian jasa lainnya. Kewajiban dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 47 c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan 49 dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya, sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan.

Pada dasarnya, jurnal penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun disebutkan bahwa pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Kas di Bendahara Penerimaan 51 Pendapatan Jurnal yang dibuat PPK adalah: Tgl No Kode Bukti Perkiraan Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Nama Perkiraan Belanja Studi empiris yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk periode — Judul skripsi akuntansi keuangan mudah Hubungan antara pengaruh good governance, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba. Studi empiris yang dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan akuntansi keuangan terhadap perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk tahun — Analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

Faktor yang menjadi pengaruh mengenai lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah. Studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Sutajaya. Hubungan antara goor corporate governance dan kaitannya dengan kinerja lingkungan dan nilai perusahaan.

Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba dengan menggunakan efektifitas komite audit yang digunakan sebagai variabel moderasi. Studi empiris dari mahasiswa akuntansi keuangan terhadap PT. Mengalir Terus. Hubungan antara pengaruh good governance, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba.

Related Posts. Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah.

Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi entitas pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Keputusan ini di perkuat dengan keluarnya Permendagri No. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti sesuai yang diharapkan dalam Permendagri No. Artikel- artikel yang penulis baca banyak menyatakan bahwa penerapan SAKD belum berlangsung optimal sebagaimana yang diharapkan.

Pada penelitian terdahulu ini analisanya dilakukan terhadap aparat pemda dengan menggunakan kuesioner. Penerapan prosedur pendukung SAKD seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas hanya dibahas sepintas saja. Apakah sistem pencatatan dan basis akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri No. Adapun dalam mewujudkan visi di atas, misi yang diemban oleh seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang adalah : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan rekruitmen pegawai. Melakukan upaya penataan pegawai. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pegawai. Meningkatkan disiplin pegawai. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai. Menyelenggarakan dan memelihara data dan informasi kepegawaian. Penerapan sistem pencatatan dan basis kas pada badan Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat Dalam Permendagri no.

Namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. Penerapan siklus akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Penerapan siklus akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat dalam buku jurnal khusus. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian hanya dilakukan pada SKPD saja, sehingga penerapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun belum sepenuhnya dapat di analisa oleh penulis.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem pencatatan, basis akuntansi dan siklus akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun , sehingga terdapat keterbatasan pengambilan kesimpulan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun tersebut.

Oleh karena itu untuk penelitian lebih selanjutnya untuk menambah variabel lain dalam menganalisa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk lebih teliti dalam pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus akuntansi.

Selain itu juga diharapkan agar dapat mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk memudahkan pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatan. Selain itu penggunaan kode rekening juga memudahkan pemakai laporan keuangan untuk menganalisa laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Deddi, Nordiawan. Akuntansi Sektor Publik. Deddi, Nordiawan dkk. Akuntansi Pemerintahan. Indra, Bastian. Jakarta Indra, Bastian dan Gatot Supriyanto.